LPM Tidar 21

Unimma, Lpm Tidar 21-Dalam unggahan melalui akun Instagram KPRU Unimma (@kpruunimma) pelaksanaan Pemilihan Raya 2023 (Pemira) rencananya digelar pada 22 Desember 2022 ditiadakan. Sebagai gantinya, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma) akan selenggarakan musyawah besar Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) yang tujuannya membahas senat pada pekan ini. (30/01)

“Hari Jumat itu akan dilaksanakan musyawarah besar Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) tapi membahasnya tentang reorganisasi dan akhirnya muaranya nanti ke senat,”tuturnya.

Wicak menyebutkan Komisi Pemilihan Senat (KPS) akan dibentuk sesuai dengan Undang-Undang (UU) Senat. Tujuannya agar tak menyalahi UU yang berlaku.

“Terkait KPS akan di musyawarah besarkan. Kita gak mungkin open recruitmen sekarang karena nanti akan molor waktu,”ungkapnya.

Ketua DPM tersebut mengungkapkan dalam mempersiapkan senat pihaknya kesulitan dalam peminjaman ruang Auditorium Unimma. Ia juga menambahkan DPM Unimma mengalami keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Setelah Komisi Pemilihan Raya Umum (KPRU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (KPPU) tidak dapat menyelenggerakan pemira, saya mengaku ternyata peminjaman ruang dan undangan tidak bisa dilaksanakan karena ketika kita meminjam ruang itu sedikit ada masalah misalnya mepet,”tuturnya.

“Dari DPM Unimma kekurangan orang karena mereka sudah banyak yang lulus dan kesibukan masing-masing ada yang konsentrasi dengan tugas akhir dan sebagainya,”tambahnya.

Ia menegaskan kegagalan pemira terjadi karena kondisi SDM mahasiswa Unimma yang dirasa kurang aktif menyikapi adanya Pemira. Ia mengharapkan kepada mahasiswa agar berpartisipasi dalam keberlangsung demokrasi kampus.

“Yang saya tanyakan peran mereka ketika kita membuka hak demokrasi sebebas-bebasnya dengan UUD yang ada, kemana mahasiswa yang mengomentari terkait kemunduran pemira dan pelaksanaan senat,”jelasnya.

“Kita kemarin sudah buka adanya pemira dan partai politik yang isinya mahasiswa dan yang daftar hanya satu, lalu bagaimana peran mahasiswa yang mengira pemimpin ini tidak mewakili suara mahasiswa,”tambahnya.

Ia juga mengaku pelaksanaan senat sempat akan di handle pihak Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unimma. Ia menjelaskan pihaknya menyetujui hal tersebut karena menyadari track record DPM Unimma yang kurang berjalan baik.

“Jadi di antara rancu atau gak. Jadi dari Mensospol mau menghandle tapi dari Presma minggu ini harus jadi. Nah disitu jadi bingung,” ujar ketua DPM Unimma.

Sedangkan menurut Mentri Sosial dan Politik (Mensospol), Dwi Putra Yulhaq molornya reorganisasi lembaga tinggi disebabkan kurang pahamnya alur perpolitikan di DPM Unimma periode ini.

“Ya kalau ketua yang sekarang memang porsinya gak disitu,ya jadi gak kaget kalau programnya gak berjalan sesuai,” ungkap Yulhaq.

Sebagai salah satu menteri lembaga eksekutif, ia menjelaskan bahwa BEM Unimma mengikuti alur dari berjalannya DPM Unimma terkait kemoloran reorganisasi. Mengingat hal tersebut bukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari BEM Unimma.

“Sebenarnya kita dari BEM Unimma sendiri tinggal mengikuti saja alur dari DPM Unimma, masalah mau reorganisasi atau tidak kita mengikuti”

“Namun soal kegiatan,  untuk menunggu reorganisasi kita (BEM Unimma) berjalan dulu saja, karena memang dari proker BEM Unimma priode ini sudah selesai,” ujar Yulhaq kepada LPM Tidar 21. (02/02)

Yulhaq juga membeberkan terkait informasi akan diadakan musyawarah besar darurat KBM yang akan dilaksanakan di Gedung Fakultas Hukum ruang 302. Informasi tersebut dibagikan melalui whatsapp group BEM Unimma.

“Kemarin sempat dari BEM Unimma menawarkan akan menghandle senat dan dari pihak DPM U menyanggupi akan tawaran tersebut, ya karena memang akhir-akhir ini DPM U tidak ada pergerakan sama sekali. Namun selang beberapa hari di grup besar BEM Unimma, DPM U menginformsaikan terkait akan diadakan musyawarah besar darurat,”jelasnya.

Ditemui secara langsung, Akhmad Irvan Sihabuddin selaku Kementerian Dalam Negeri BEM Unimma mengatakan kegiatan musyawarah tersebut di adakan oleh DPM Unimma.

“Untuk musyawarah besok, Alhamdulillah kemarin dari BEM U dan DPM U sudah berkoordinasi walaupun sudah molor. Untuk persiapan musyawarah besok kita mengikuti dari DPM U untuk menyiapkan lima delegasi dari BEM U,”

Di sisi lain, reporter LPM Tidar 21 telah menghubungi Eri Wulandari selaku Ketua Komisi Pemilihan Raya Umum (KPRU) namun ia memilih untuk tidak memberikan keterangan apapun.

Sementara itu, salah satu mahasiswa yang tidak mau disebutkan namanya berpesan kepada lembaga tinggi periode selanjutnya untuk tidak usah menjalankan banyak program kerja (proker) seperti periode sebelumnya.

“Aku hanya berharap tanpa adanya pemira ini orang-orang yang entah jadi presma, wapresma atau jajaran maupun DPM Universitas, itu mereka gak usah mikir banyak proker, karena saya tahu tugasnya pasti berat pada periode yang akan datang,” pesannya.

Ia berharap periode dapat menjalankan pemira sehingga demokrasi kampus dapat berjalan semestinya. Ia juga berharap lembaga tinggi dan jajarannya yang terpilih memberikan wadah aspirasi dan menindaklanjuti keluh-kesah mahasiswa Unimma.

“Saya cuma berharap bahwa nanti pemira kedepannya bisa lebih baik lagi. Seperti yang kita tahu, kita tu sebagai masyarakat kayak kurang dirangkul sama teman-teman eksekutor dan legislator. Jadi ya kami harap, aspirasi kami lebih dapat dierima dan dieksekusi,”harapnya.

Salah satu mahasiswa Unimma yang juga tak mau disebutkan berharap pesta demokrasi periode depan dapat dilaksanakan. Ia berpesan untuk pengurus KPRU pada pemira selanjutnya untuk lebih massif menyosialisasikan kepada mahasiswa Unimma. “Mungkin sosialisasi KPRU lebih menyeluruh agar mahasiswa kupu-kupu lebih bisa bersosialisasi dan pesta demokrasi kedepannya bisa berjalan sebagaimana semestinya,” tuturnya.

Reporter : Muliasari, Viki, Dina, Nasywa, Bima, Azza

Penulis      : Azza Nur Layla, Baruna Bima