LPM Tidar 21

LPM Tidar 21 – Kekosongan dua lembaga tinggi kampus, yakni Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM U) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM U), menimbulkan kekhawatiran terkait keberlangsungan birokrasi dan koordinasi mahasiswa dengan pihak universitas. Bachtiar, selaku Ketua Koordinator Komisariat (Korkom) menilai kekosongan ini cukup berdampak terhadap dinamika kampus.

Rizal Mahfud, selaku Kepala Divisi Internal, menjelaskan bahwa secara struktural posisi Korkom berbeda dengan BEM U dan DPM U.

“Korkom itu organisasi eksternal yang bergerak di bawah pimpinan cabang, jadi untuk bergerak kami harus menunggu instruksi. Ranah kami tidak secara langsung berpengaruh terhadap birokrasi internal kampus,” jelasnya.

Sementara itu, Bachtiar juga mengakui bahwa jika peran BEM U dan DPM U dilimpahkan ke Korkom, hal tersebut akan menjadi beban yang cukup berat.

“Anggota Korkom sendiri hanya sekitar 8-9 orang, jumlahnya tidak sebanding dengan struktur yang ada di BEM U dan DPM U, jadi kami sendiri merasa cukup berat ya,” tambahnya.

Rizal Mahfud selaku Kepala Divisi Internal menyebutkan bahwa fokus utama organisasinya adalah mendukung kegiatan-kegiatan di tingkat komisariat.

“Tugas utama Korkom adalah membantu dan mendukung kegiatan-kegiatan per komisariat, bukan menggantikan lembaga tinggi seperti BEM U atau DPM U,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa langkah konkret ke depan tidak bisa dilakukan sepenuhnya tanpa arahan dan dukungan.

“Jika memang secara legal kami diminta menggantikan peran BEM U dan DPM U, kami tetap butuh instruksi resmi dan dukungan teman-teman mahasiswa. Karena kami bukan lembaga intra kampus,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Afnan selaku ketua umum IMM Komisariat Teknik, menyampaikan bahwa kekosongan BEM U dan DPM U kurang terasa di tingkat komisariat.

“Yang justru mengkhawatirkan dan bikin heran pihak- pihak yang secara langsung ranahnya berada di bawah BEM U dan DPM U pun tidak terlihat peduli ataupun merasa kehilangan. Hal ini yang menimbulkan pertanyaan apakah Lembaga tinggi ini dianggap penting atau tidak sebenarnya,” ujarnya.

Afnan juga beranggapan bahwa peran Korkom masih minim sekali dalam menanggapi isu kampus. Ia menyebut bahwa selama ini Korkom belum terlihat aktif dalam merespons dinamika kampus maupun menyuarakan aspirasi mahasiswa secara luas.

“Isu kampus seperti gedung mangkrak atau kekerasan seksual seharusnya mendapat perhatian dari Korkom sebagai lembaga tinggi eksternal, tetapi kenyataannya belum terlihat adanya pernyataan sikap dari pihak Korkom untuk menanggapi isu tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu mahasiswa, Riky menyayangkan kekosongan lembaga tinggi tersebut. Ia menyebut bahwa sebelumnya memang ada persoalan di internal BEM U, termasuk konflik dengan pihak partai yang biasanya mengusulkan kader.

“Setahu saya, lembaga tinggi di kampus cuma BEM U dan DPM U. Baru tahu kalau ada Korkom. Tapi kalau kosong begini, koordinasi dengan pihak kampus jadi terhambat. Meskipun kalau melihat masalahnya, mungkin lebih baik dibiarkan kosong dulu daripada bermasalah. Tapi idealnya tetap ada yang menggantikan supaya aspirasi mahasiswa tetap bisa tersampaikan dengan baik,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Rizal menyampaikan harapannya.

“Semoga teman-teman mahasiswa bisa lebih kompak ke depannya, khususnya dalam hal birokrasi, agar tidak terjadi kekosongan seperti ini lagi pada masa yang akan mendatang,” harapnya.

Dalam situasi seperti ini, lebih terlihat bahwa pentingnya stabilitas organisasi mahasiswa dalam menjamin keberlangsungan komunikasi antara mahasiswa dan pihak universitas.

Catatan Redaksi (11 Juni 2025):
Pada versi sebelumnya, terjadi kekeliruan dalam penyebutan narasumber. Kutipan mengenai struktur Korkom yang sebelumnya disebut berasal dari Bahtiar, seharusnya berasal dari Rizal Mahfud. Sementara kutipan soal jumlah anggota dan beban Korkom berasal dari Bahtiar. Redaksi memohon maaf atas kekeliruan ini dan telah melakukan koreksi.

Reporter : Qisti, Tika, Rafi, Inay
Penulis : Tika