Universitas Muhammadiyah Magelang

Tuntutan Akademik dan Non-Akademik Picu Polemik Pada Kalangan Mahasiswa Penerima Beasiswa

CategorIes:

By

·

2–4 menit

LPM Tidar 21 – Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA) menerapkan sejumlah kewajiban bagi mahasiswa penerima beasiswa, mulai dari keharusan menjaga IPK minimal 3.0, aktif dalam organisasi, mengikuti kajian rutin, hingga berpartisipasi dalam lomba nasional. Kebijakan ini menuai beragam tanggapan dari mahasiswa. Disatu sisi dianggap sebagai bentuk ‘pengabdian’, namun disisi lain dinilai menambah tekanan akademik dan nonakademik. 

Mahasiswa berinisial S.A.S yang merupakan salah satu penerima beasiswa internal PWM mengaku merasakan beban tambahan akibat kewajiban dari beasiswa yang ia terima.

“Kalau dibilang terbebani, ya lumayan. Kegiatan kampus saja sudah capek, apalagi ditambah harus aktif organisasi dan beberapa kewajiban lainnya, jadi waktunya memang cukup tersita,” ungkapnya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa organisasi memberikan manfaat dalam pengembangan diri, namun tekanan untuk mempertahankan beasiswa tetap menjadi kekhawatiran tersendiri.

“Untuk pengembangan diri memang bagus, relasi jadi luas. Tapi ada rasa takut kehilangan beasiswa kalau tidak memenuhi kewajiban. Karena kondisi ekonomi saya memang bergantung pada beasiswa,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Beasiswa dan Organisasi Mahasiswa UNIMMA, Ahmad Baihaqi, menjelaskan bahwa aturan tersebut tidak dibuat secara sepihak oleh kampus. Ia menegaskan bahwa pengelolaan beasiswa di UNIMMA bersumber pada peraturan yang telah disesuaikan berdasarkan LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah. 

“Diatas universitas itu ada LLDIKTI Wilayah VI yang ada di Jawa Tengah yaitu di Semarang. Jadi dasar aturan yang kami buat juga bersumber dari regulasi yang ada di tingkat wilayah, lalu disesuaikan lagi dengan kebijakan masing-masing kampus,” ungkapnya, Senin (09/02/2026).

Menurutnya, kampus memiliki kewenangan untuk membuat aturan turunan sepanjang tetap mengacu pada regulasi yang berlaku. Hal tersebut termasuk dalam pengembangan mahasiswa penerima beasiswa. 

“Ada beberapa turunan atau peraturan yang dikembalikan dan disesuaikan dengan kampus masing-masing, jika itu memang belum tercantum di LLDIKTI peraturan tersebut bisa diturunkan di masing-masing kampus,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa pembentukan peraturan tersebut ditujukan supaya mahasiswa penerima beasiswa memiliki nilai tambah.

“Kami tidak ingin mahasiswa penerima beasiswa hanya sekadar kuliah. Mereka juga harus punya daya tawar lebih, punya pengalaman organisasi, manajemen waktu, tanggung jawab, dan itu juga sebagai bentuk kontribusi mahasiswa penerima beasiswa,” ujarBaihaqi.

Meskipun begitu, nyatanya kebijakan yang telah diterapkan masih dianggap memberatkan mahasiswa penerima beasiswa. Hal ini diungkapkan oleh mahasiswa penerima KIP berinisial B.M.D.S. Ia menilai aturan tersebut baik, tetapi cukup berat untuk dijalankan.

“Sebenarnya ini baik supaya kita tidak menyepelekan beasiswa dan kita bisa berkembang. Tapi jujur saja, saya merasa terbebani karena peraturannya lumayan banyak,” tuturnya.

Selaras dengan B.M.D.S, mahasiswa penerima beasiswa tahfidz berinisial K.A.A.K mengakui bahwa terdapat kewajiban lain selain organisasi yang juga memberatkan.

“Bukan cuma organisasi, tapi juga ada kewajiban aktif dalam kegiatan keislaman, atau ikut promosi kampus. Hal itu yang sebenarnya lebih terasa bebannya,” jelasnya.

Kendati demikian, Baihaqi menyebutkan bahwa kewajiban tersebut sebenarnya tidak dimaksudkan sebagai tekanan, melainkan sebagai bentuk dari pengembangan karakter.

“Kewajiban-kewajiban itu sebenarnya agar mereka belajar tanggung jawab dan manajemen waktu. Misal seperti kajian itu sebenarnya untuk penguatan nilai. Jangan sampai mahasiswa pintar secara akademik, tapi kosong secara spiritual,” jelasnya.

B.M.D.S juga menyampaikan harapannya agar ada peninjauan kembali terhadap kebijakan tersebut, khususnya bagi mahasiswa yang sudah memasuki semester akhir.

“Semoga kalau sudah semester lima yang biasanya kita sudah fokus ke mata kuliah dan persiapan tugas akhir, mungkin kewajibannya bisa lebih fleksibel atau dikurangi,” harapnya. 

Menanggapi keluhan tersebut, Baihaqi menyebut bahwa evaluasi rutin program beasiswa tetap dilakukan untuk memastikan program tetap relevan dengan kebutuhan dan kondisi mahasiswa.

“Kalau ada masukan, tentu kami evaluasi. Program itu ada yang dilanjutkan, ada yang disesuaikan. Kami juga ingin mahasiswa berkembang, bukan tertekan,” pungkasnya.

Reporter : Nazwa, Thalia
Penulis : Faza, Nazwa
Editor : Alya, Maura

Tinggalkan komentar